“Karma” Bogor Tanpa Identitas

Berita Radar Bogor (25/06/2024) menampilkan ranking daerah dengan pemain judi online terbanyak secara nasional, menempatkan Kota Bogor di urutan kedua dan Kabupaten Bogor di urutan ketiga setelah Jakarta Selatan di ranking pertama. Sebelum judi online, kasus-kasus yang berhubungan dengan keuangan muncul di Bogor, seperti investasi bodong EDC Cash, atau yang berkedok koperasi seperti Koperasi Jalin Ummah, KSP Sejahtera, Koperasi Bhakti Kirana Mandiri dan lain sebagainya. Kerugian totalnya bisa tembus ratusan Milyar rupiah. Fakta-fakta ini patut membuat kita berpikir ulang, mengapa Bogor (kota dan kabupaten) begitu rentan terhadap penyakit sosial ini?

Saya ingin mengibaratkan kasus-kasus di atas ini seperti virus Covid-19. Di level makro, virus tak bisa dikendalikan kecuali oleh kebijakan-kebijakan besar negara, negara membuat pertahanan luar berupa social distancing, lock down, sampai vaksinasi. Semua upaya tersebut berfungsi untuk mengurangi resiko saja, berbagai kebijakan itu tidak bisa sepenuhnya menahan sebaran virus. Pertahanan dari virus akan kembali kepada sistem imun setiap individu, bagi orang yang imunnya bagus, ia akan bertahan, bagi yang imunnya buruk, ia akan menjadi korban.

Banyaknya kasus-kasus keuangan di tengah masyarakat ini menjadi cermin dari rapuhnya pertahanan di kedua wilayah masyarakat, baik di luar maupun di dalam. Kita patut curiga, identitas kedaerahan yang dibangun selama ini tidak menyentuh kepada titik batin masyarakat Bogor. Jangan-jangan identitas Bogor hanya berhenti pada simbol semata; Pisau Kujang hanya sebatas tontotan dari lalu lalang orang-orang yang melewatinya, kebesaran Karajaan Pajajaran hanya menjadi cerita masa lalu, pahlawan-pahlawan kemerdekaan Bogor hanya berhenti menjadi barisan kata di buku sejarah. Apakah demikian adanya?

Selain julukan Kota Hujan, harus jujur diakui, identitas Bogor ini memang sulit diterjemahkan. Identitas itu baru terbentuk di level-level yang nampak saja (identitas materil), seperti makanan, oleh-oleh, geografi, ataupun iklim. Selebihnya terkait dengan tata-nilai masyarakat (identitas immateril), tradisi dan norma hampir sulit ditemukan keunikannya. Jika pun nilai-nilai tersebut ada, ia tidak merata tersebar ke tengah masyarakat Bogor.

Akibat dari kekosongan nilai-nilai identitas itu, masyarakat terjebak ke dalam kalimat yang lahir dari kesadaran rendah, seperti adagium “biar tekor asal kesohor.” Di mana orang-orang Bogor nampak bangga dengan kemegahan lahir, tapi tak mempedulikan keluhuran nilai batin. Jangan heran jika kita sering melihat pertandingan sepak bola tingkat desa yang menyewa pemain-pemain liga satu dengan biaya puluhan juta per/sekali turun lapangan, sementara pembinaan putra daerah tidak diperhatikan. Hal yang sama juga terjadi di dunia MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an), di mana banyak peserta comotan dari luar daerah demi meraih kebanggaan artifisial berupa piala dan penghargaan.

Saya ragu jika Prabu Siliwangi mewariskan nilai itu kepada rakyat Bogor. Saya juga tentu ragu jika para ulama besar di Bogor ini memberikan pengajaran demikian. Pun para budayawan Sunda tak mungkin memberi contoh laku hidup yang hanya mementingkan luaran daripada daleman.

Pemerintah kota dan daerah harus mengambil peran besar dalam menerjemahkan nilai-nilai daerah ini. Pemkot dan Pemda harus berkolaborasi untuk menemukan titik temu terkait identitas daerah berupa nilai-nilai luhur yang perlu dihidupkan kembali di tengah masyarakat. Upaya revitalitasi ini harus jauh dari bau-bau formalitas yang selama ini melekat pada pola kerja pemerintah, pemerintah harus menyelam ke kedalaman, harus hening dan sunyi mencari mutiara-mutiara di dasar samudera.

Pemerintah harus memberi ruang terbuka untuk bersinergi dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama dan tokoh budaya. Karena, nilai-nilai itu banyak dilestarikan di kedua kelompok ini. Ini adalah upaya untuk menerjemahkan konsep Tritangtu dalam tradisi sunda berupa ratu, rama dan resi. Konsep ini tak berhenti pada peran, tapi juga nilai-nilai yang perlu dijaga bersama berupa ketuhanan, kemanusiaan dan kekuasaan. Atau dalam artikulasi yang lebih luas dalam bentuk keindonesiaan, keislaman dan kesundaan.

Untuk membangun imun sosial ini, kita perlu menata ulang batin masyarakat. Melalui upaya membangun kesadaran masyarakat Bogor, dengan mendinamisasi tata nilai warisan Prabu Siliwangi dalam SSKK (Sanghyang Siksa Kandang Karesian) yang mengajarkan hidup arif dan bijaksana. Nilai-nilai dalam SSKK itu berselaras dengan prinsip keislaman yang tercermin dari laku hidup para wali dan ulama Bogor seperti Syeikh Mukhtar Athorid Sukaraja (ulama pertama yang menulis kitab kuning dalam bahasa Sunda), Mama Muhammad Falak Pagentongan, Mama As’ari Bakom, atau KH. Abdullah bin Nuh. Nilai-nilai kehidupan luhur juga terpancar dari nilai-nilai kehidupan para tokoh budaya seperti Saleh Danasasmita dan Abah Inochi, atau para tokoh kemerdekaan seperti KH. Soleh Iskandar, Kapten Muslihat dan Mayor Oking Jaya Atmaja. Karena sejatinya nilai-nilai itu universal, tidak termakan waktu, tempat, agama atau adat istiadat. Sehingga siapapun orangnya, dan apapun profesinya, nilai itu tetap relevan untuk dijalankan.

Dengan upaya kembali ke dalam itu, kita berharap nilai-nilai kehidupan masyarakat Bogor yang lahir dari kesadaran tinggi akan memperbaiki imun masyarakat dari berbagai tantangan digitalisasi di seluruh sektor kehidupan, juga akan melestarikan sekaligus mengembangkan identitas kebogoran yang selama ini banyak diabaikan. Jika saja kita masih tidak peduli terhadap nilai-nilai identitas lokal, jangan salahkan ketika karma (dalam istilah David R. Hawkins; counter force) muncul secara tiba-tiba untuk mencuri dan melumat siapapun yang tidak berpegang teguh kepada prinsip, seperti kecanduan bermain judi dan hasrat mencari kekayaan secara instan melalui investasi bodong.

Irfan Awaludin